Artikel » BERITA

Wajah Legislasi DPRA Oleh Zahlul Pasha

ALUMNI FSH|TIDAK dapat dibayangkan suatu pemerintahan demokratis tanpa kehadiran lembaga legislatif. Kemauan rakyat, tentu tidak akan memiliki predikat norma, apalagi bersifat imperatif sebagai patokan penyelenggaraan negara. Bukan tidak penting dua organ lainnya; eksekutif dan yudikatif, organ kekuasaan legislatif berada di jantung penciptaan skema perilaku dua organ kekuasaan lainnya, sekaligus membentuk seluruh tatanan kehidupan bernegara dan sistem hukum.

Melalui fungsi legislasi akan tercermin pula bagaimana wakil rakyat dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat lewat peraturan yang dibuatnya. Meskipun dibekali dua fungsi lainnya (pengawasan dan anggaran), legislasi merupakan fungsi paling dasar dari sebuah lembaga legisatif. Karena bagaimanapun, dalam menjalankan kedua fungsinya itu, harus terlebih dulu dilahirkan peraturan perundangan-undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya.

Satu hal paling penting dalam menjalankan fungsi legislasi adalah keberadaan Prolegnas bagi DPR atau Prolegda untuk DPRD, dalam konteks Aceh (baca; DPRA) disebut Prolega (Program Legislasi Aceh). Prolega adalah sebuah manajemen perencanaan atau arah yang ingin dituju dalam membentuk regulasi, seperti mengapa sebuah peraturan harus dibuat, diubah, atau diganti sama sekali.

Prolega Aceh yang disusun pada 2017 menargetkan pembentukan 15 qanun, baik pembentukan qanun baru maupun perubahan qanun-qanun yang lama. Namun, perkembangan sejauh ini, meski 2017 hampir berakhir, hanya beberapa qanun saja dalam Prolega yang baru berhasil disahkan DPRA. Di pengujung tahun, Tampaknya hanya tersisa rancangan qanun Himne Aceh yang berusaha disahkan, meskipun ditentang dan ditolak oleh beberapa kelompok masyarakat.

Sesungguhnya penentangan dan penolakan masyarakat atas produk hukum DPRA bukan hanya terjadi kali ini. Kasus serupa pernah terjadi kala DPRA mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, sehingga status akan keberadaan qanun tersebut pun tidak jelas. Versi DPRA, qanun tersebut telah sah berlaku karena sudah melalui proses pembentukan sebuah produk hukum sebagaimana mestinya. Sementara pemerintah pusat sebaliknya, meminta penundaan pelaksanaannya, sehingga khusus bagi Qanun Bendera dan Lambang Aceh muncul istilah cooling down, yang oleh Amrizal J Prang dikatakan sebagai suatu istilah yang sama sekali tidak dikenal dalam prosedur pembentukan perundang-undangan di Indonesia (Serambi, 5/9/2016).

‘Legisprudence theory’
Muncul pertanyaan kemudian, apa yang sebenarnya terjadi dengan legislasi DPRA? Bagaimana kualitas qanun yang dihasilkannya?Mengapa terhadap beberapa qanun yang ditolak oleh sekelompok masyarakat, namun terus diupayakan pembentukannya? Menjawab hal ini, sejumlah ahli hukum mencoba merumuskannya ke dalam apa yang disebut legisprudence theory. Teori ini pada dasarnya berusaha menilai kualitas legislasi beranjak dari refleksi atas organisasi politik yang ada pada negara hukum modern.

Legisprudence adalah salah satu teori yang berkembang di bidang legislasi untuk menyeimbangkan antara politik dengan hukum. Ilmu hukum dan ilmu politik selama ini seringkali dijadikan dua kutub yang berbeda, walaupun sebenarnya hukum sendiri berakar dari ilmu politik. Hukum memiliki metode sendiri untuk mengkajinya yang disebut legal dogmatics.

Hal itu membawa pada kondisi bahwa proses pembentukan hukum seolah-olah terpisah dari proses politik. Memisahkan hukum dengan konteks politik justru berakibat buruk terhadap kualitas hukum itu sendiri, karena paradigma ini justru membuat pilihan-pilihan politik yang dilakukan dalam pembuatan hukum yang dilakukan oleh legislator menjadi tertutup (Wintgens, 2006).

Namun melihat legislasi semata-mata sebagai proses politik juga berbahaya, karena bila produk hukum hasil proses tersebut buruk maka akan selalu dapat berdalih bahwa memang demikianlah politik. Legisprudence melihat legislasi dari dua kaca mata ini, yaitu dari politik (yang berarti konteks dari hukum) dan dari kacamata hukum (atau lebih dikenal dengan teknis hukum). Untuk itu dalam proses dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, ilmu pengetahuanpolitik dan ilmu perundang-undangan memainkan peranan penting.

Lewat kacamata ilmu politik, apa yang dihasilkan oleh DPRAmelalui kewenangan legislasinya adalah kumpulan dari keinginan-keinginan partai politik, karena partai politik pada hakekatnya memang lahir untuk memperjuangkan kepentingan tertentu yang tercermin lewat ideologi mereka. Jadi tidak bisa lagi dipandang bahwa lembaga pembentuk undang-undang adalah pemegang kedaulatan ideal seperti tergambar dalam kontrak sosial John Locke (1632-1704) atau Rousseau (1712-1778), bahwa aturan dibuat sebagai cerminan keinginan semua masyarakat.

Pada tahap ini kita baru dapat memahami,pertentangan dan penolakan atas beberapa qanun di Aceh memiliki landasan kuat, karena nayatanya tidak semua produk hukum yang dihasilkan DPRA berasal dari kehendak masyarakat yang diwakili, namun juga dari ragam keinginan dan kepentingan politik asal anggota DPRA. Pada tahap ini pula pertentangan akan muncul, yakni kala kehendak masyarakat dan kepentingan politik wakil rakyat tidak selaras.

Walaupun anggota legislatif dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan demokratis, hal ini tidak menjamin mereka akan bertanggung jawab kepada rakyatnya. Membahas kualitas legislasi yang merupakan aktivitas dari lembaga politik, mau tidak mau harus juga mempelajari dan membedah tentang aktor pemegang peran tersebut serta rasionalitas yang dijadikan pijakan dalam membuat keputusan di antara berbagai pilihan politik. Menilai kualitas peraturan perundang-undangan harus dilihat dari hulu sampai hilir (Natabaya, 2006).

Produk hukum
Legislasi walaupun merupakan proses politik, namun keluaran dari proses tersebut adalah tetap sebuah produk hukum. Apa yang diemban oleh qanun sebagai buah dari proses legislasi, sama dengan apa yang diemban oleh hukum secara umum, yaitu keadilan. Pertanyaannya kemudian, apakah legislasi dapat menjadi sarana untuk menghasilkan suatu hukum yang memuat keadilan? Kalau memang iya, keadilan menurut siapa? Bagi sebagian kelompok masyarakat Aceh misalnya, pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, serta Qanun Himne Aceh dinilai tidak adil karena terlalu memihak kelompok tertentu. Di sini, muncul perbedaan dalam memahami keadilan.

Pada kasus semacam ini, maka menurut Andang Binawan (2006) terjadi saling kompromi antara konsep keadilan yang satu dengan yang lain. Tentu, kompromi bukan tanpa batas, karena hukum tidak berada pada zero sumgame. Batasannya adalah konstitusi dan hak asasi manusia.

Untuk itu, setiap pembentukan aturan hukum termasuk qanun, hal paling penting dilihat adalah bahwa ia tidak menyerobot hak asasi manusia, setiap manusia beserta segala hak-haknya, ekonomi, politik, sosial dan budaya harus dilindungi dan diperlakukan sama oleh hukum. Tidak boleh ada aturan hukum yang berpihak kepada kelompok masyarakat tertentu, dan pada saat bersamaan mengenyampingkan hak-hak kelompok masyarakat lain.

Apabila hal ini terjadi, niscaya hukum akan kehilangan kekuatan legitimasinya (daya mengikat). Inilah peran penting dari apa yang disebut Jurgen Habermas sebagai deliberatif democration, bahwa hukum yang memiliki daya legitimasi adalah yang diterima oleh banyak pihak. Dalam arti yang demikian, maka penting adanya suatu proses yang terus menerus untuk membicarakan norma tersebut di masyarakat. Tidak perlu melalui forum-forum formal seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), akan tetapi cukup dengan konsep ruang publik lain seperti media massa, media sosial, dan juga pembicaraan yang berlangsung secara alami di masyarakat.

Maka, untuk menilai kualitas sebuah produk hukum termasuk qanun dapat dilihat dari dua hal, yaitu kualitas materinya dan kualitas pembentukannya. Kualitas materi sebuah qanun berkaitan dengan apakah pasal-pasal di dalamnya sudah mencerminkan aspirasi masyarakat dan dapat menjadi titik masuk bagi upaya perbaikan kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya. Sedangkan kualitas proses pembentukan qanun berkaitan dengan apakah sudah memenuhi landasan argumentasi, pilihan kebijakan, serta membuka ruang partisipasi masyarakat yang ada.

Untuk itu, aturan hukum yang sejatinya dibutuhkan adalah yang mampu menggerakan masyarakat menuju kondisi baru yang lebih baik, sedangkan aturan hukum yang tidak mampu dipertanggungjawabkan akan secara otomatis kehilangan daya mengikatnya. Hukum yang tidak memahami kebutuhan masyarakat, terlebih jika mendiskreditkan hak-hak kelompok masyarakat tertentu, hanya akan menjadi “macan kertas”. Galak di naskah, tapi tak ada gigi di lapangan.

* Zahlul Pasha, alumnus Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry dan anggota Forum Lingkar Pena (FLP) Aceh, saat ini sedang menempuh pendidikan program Magister Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Email: pashaelkarim@gmail.com\

http://aceh.tribunnews.com/2017/12/20/wajah-legislasi-dpra?page=2

Skip to toolbar